Grobogan, 4 Maret 2026 — Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Ground Check DTSEN-PBI JK serta Sosialisasi Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Sekretariat Daerah dan dihadiri oleh berbagai perangkat daerah terkait sebagai bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas data serta optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Rapat koordinasi ini memiliki peran strategis dalam mengevaluasi pelaksanaan ground check Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) khususnya pada penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa data penerima bantuan benar-benar akurat, mutakhir, dan tepat sasaran, sehingga program bantuan yang diberikan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan turut berperan aktif dalam proses evaluasi dengan memberikan masukan serta berbagi pengalaman lapangan terkait pelaksanaan ground check. Hal ini menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan sistem pendataan sosial secara berkelanjutan.

Selain evaluasi DTSEN-PBI JK, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya data ekonomi yang akurat dan komprehensif. Data hasil sensus ekonomi nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan menyampaikan bahwa keterlibatan aktif dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Dinas Sosial dalam mendukung penguatan data sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program sosial. Data yang akurat menjadi kunci utama dalam mewujudkan kebijakan yang efektif, efisien, serta tepat sasaran.

Melalui sinergi lintas sektor yang terjalin, diharapkan kualitas data sosial dan ekonomi di Kabupaten Grobogan semakin meningkat, sehingga mampu mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, Pemerintah Kabupaten Grobogan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berbasis data akurat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

 

 

Grobogan, 27 Januari 2026 — Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M., menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelaporan kinerja pemerintahan.

Rapat koordinasi teknis ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Laporan tersebut menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pemaparan terkait tata cara penyusunan laporan yang baik dan benar, mulai dari penyusunan LKPJ, LPPD, hingga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pembahasan meliputi kesesuaian format laporan, penyusunan indikator kinerja kunci (IKK), validasi dan sinkronisasi data, serta kelengkapan dokumen pendukung yang harus dipenuhi oleh masing-masing perangkat daerah.

Melalui rakor teknis ini, diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dan komprehensif dalam proses penyusunan laporan, sehingga dapat menghasilkan dokumen yang berkualitas, terukur, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keseragaman dalam penyusunan laporan juga menjadi faktor penting dalam mendukung evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penuh proses penyusunan laporan kinerja tersebut dengan memastikan data yang disajikan akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan upaya Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Selain itu, penyusunan LKPJ, LPPD, dan SPM yang berkualitas diharapkan mampu menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam bidang sosial, sehingga program-program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan

 

 

Grobogan, 16 Februari 2026 — Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Sosial menerima dukungan bantuan logistik dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Bantuan logistik yang disalurkan memiliki total nilai sebesar Rp 139.231.906 dan ditujukan untuk memperkuat upaya penanganan darurat di wilayah Kabupaten Grobogan. Penyaluran bantuan ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Adapun bantuan yang diberikan mencakup berbagai kebutuhan dasar, meliputi:

  • Kebutuhan pangan, berupa 350 paket makanan siap saji dan 200 paket lauk pauk
  • Kebutuhan papan, berupa 4 unit tenda keluarga dan 50 lembar tenda gulung
  • Kenyamanan istirahat, berupa 75 unit kasur dan 50 lembar selimut
  • Kebutuhan khusus, berupa 40 paket family kit, 24 paket kids ware, serta 10 paket peralatan dapur keluarga

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang terdampak bencana.

Dinas Sosial Kabupaten Grobogan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah atas dukungan yang diberikan. Bantuan ini menjadi bagian penting dalam upaya percepatan penanganan dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah provinsi maupun pilar-pilar sosial, guna memastikan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan seluruh elemen terkait, diharapkan proses pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal serta mampu mengembalikan kondisi sosial masyarakat menjadi lebih baik.

 

 

Grobogan, 26 Januari 2026 — Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M., menghadiri acara Peresmian Gedung Kantor Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang merupakan bagian dari Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik di bidang sosial.

Acara peresmian tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Grobogan dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti Gedung Kantor Dinas Sosial Kabupaten Grobogan sebagai simbol telah diresmikannya penggunaan gedung baru sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan gedung kantor ini merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mendukung optimalisasi kinerja perangkat daerah, khususnya Dinas Sosial, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih maksimal. Dengan fasilitas yang lebih representatif, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat, nyaman, dan efisien.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan menyampaikan bahwa keberadaan gedung kantor yang baru ini diharapkan dapat menjadi semangat baru bagi seluruh jajaran dalam meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, serta kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat. Selain itu, gedung ini juga diharapkan mampu menunjang pelaksanaan program-program sosial secara lebih terarah dan terpadu.

Lebih lanjut, peresmian ini tidak hanya menjadi simbol fisik pembangunan, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dinas Sosial Kabupaten Grobogan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang responsif dan berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan diresmikannya gedung kantor yang baru ini, diharapkan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dapat semakin optimal dalam melaksanakan tugasnya, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih baik.

 
 
Grobogan, 11 Februari 2026 — Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Sosial meluncurkan Inovasi Program SINERGI sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat, khususnya dalam percepatan proses reaktivasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

Program SINERGI merupakan hasil koordinasi antara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M., dengan BPJS Kesehatan, yang bertujuan untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Inovasi ini menjadi tindak lanjut dari penetapan penerima PBI berdasarkan Nomor 03/HUK/2026, di mana terdapat sekitar 58.000 penerima PBI di Kabupaten Grobogan yang dinonaktifkan dan memerlukan proses reaktivasi.

Melalui Program SINERGI, mekanisme pengajuan reaktivasi kini dirancang lebih sederhana dan efisien. Masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Dinas Sosial. Pengajuan dapat dilakukan melalui Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) di masing-masing kecamatan. Selanjutnya, data yang telah diterima akan diproses secara terpadu melalui sistem aplikasi SINERGI.

Adapun persyaratan pengajuan rekomendasi pengaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI APBN meliputi:

  • Surat pengantar dari Pemerintah Desa yang diketahui oleh Kecamatan yang menerangkan bahwa pemohon merupakan masyarakat miskin serta digunakan untuk keperluan reaktivasi KIS
  • Surat keterangan dari Rumah Sakit atau Puskesmas yang menjelaskan kondisi penyakit kronis
  • Foto rumah tampak depan dan ruang tamu
  • Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga pemohon (atau Akta Kelahiran/KIA bagi yang belum memiliki KTP)

Sementara itu, alur pengajuan melalui Program SINERGI adalah sebagai berikut:

  1. Petugas TKSK atau Koordinator PKH Kecamatan menerima berkas persyaratan dari masyarakat dan melakukan input data ke dalam aplikasi SINERGI
  2. Petugas Dinas Sosial memproses pembuatan surat rekomendasi reaktivasi
  3. Usulan reaktivasi selanjutnya dikirimkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk proses lebih lanjut

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan menyampaikan bahwa inovasi ini diharapkan mampu mempercepat penanganan masyarakat yang membutuhkan akses layanan kesehatan, sekaligus meningkatkan efektivitas dan akurasi dalam penyaluran bantuan sosial.

Dengan hadirnya Inovasi Program SINERGI, Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang inovatif, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Diharapkan program ini dapat memberikan manfaat nyata, mempermudah akses layanan, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

 

Grobogan, 19 Januari 2026 — Dinas Sosial Kabupaten Grobogan bersama Bupati Grobogan dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melaksanakan peninjauan langsung ke lokasi musibah kebakaran yang menimpa Bapak Kasman sekeluarga di Desa Dempel, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan.

Kegiatan ini merupakan bentuk respons cepat Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menangani bencana yang terjadi di tengah masyarakat, sekaligus wujud nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warga yang terdampak musibah. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lokasi kejadian serta memastikan langkah penanganan yang dilakukan berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M., turut mendampingi Bupati Grobogan dalam meninjau kondisi rumah yang terdampak kebakaran. Selain itu, rombongan juga berkesempatan untuk berdialog langsung dengan korban guna mendengarkan keluh kesah serta mengetahui kebutuhan mendesak yang diperlukan pascakejadian.

Interaksi langsung dengan korban menjadi bagian penting dalam proses penanganan, sehingga bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini juga menjadi bentuk empati dan kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan menyalurkan bantuan sosial berupa kebutuhan dasar kepada keluarga terdampak. Bantuan tersebut meliputi logistik dan perlengkapan yang diharapkan dapat membantu meringankan beban korban, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa tanggap darurat.

Selain bantuan yang bersifat segera, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan berkelanjutan kepada keluarga korban. Upaya pemulihan akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi lintas sektor, baik dalam bentuk bantuan lanjutan, dukungan sosial, maupun fasilitasi yang diperlukan untuk membantu korban bangkit dari kondisi yang dialami.

Pemerintah daerah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dan saling membantu dalam menghadapi musibah, sehingga tercipta solidaritas sosial yang kuat di tengah masyarakat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait menjadi kunci utama dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Dengan adanya peninjauan langsung ini, diharapkan penanganan terhadap korban kebakaran dapat berjalan secara optimal, serta mampu memberikan rasa aman dan dukungan moral bagi keluarga terdampak. Pemerintah Kabupaten Grobogan terus berupaya hadir di tengah masyarakat dalam setiap kondisi, sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan berkelanjutan.

Top