Grobogan, 6 Oktober 2025 – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M., menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin langsung oleh Bupati Grobogan. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Dharmaloka, Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan.
Rapat koordinasi ini merupakan agenda penting dalam rangka memperkuat sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antar perangkat daerah, guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Grobogan menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada satu instansi, melainkan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah yang saling mendukung dan berkomitmen untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Grobogan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
Kepala Dinas Sosial, Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M., menyampaikan bahwa rapat koordinasi seperti ini sangat penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat komunikasi antarinstansi.
“Melalui sinergi yang solid, kita dapat memberikan pelayanan sosial yang lebih cepat, tepat, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dinas Sosial berkomitmen mendukung penuh arah kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif,” ungkapnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama antar perangkat daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Selasa, 16 September 2025, bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M., menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengusulan dan Penyusunan Program serta Kegiatan Pembangunan.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara berbagai perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya menyusun rencana pembangunan yang selaras dan berkesinambungan. FGD ini juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk menampung berbagai masukan, aspirasi, serta gagasan inovatif dalam merumuskan prioritas program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu fokus utama pembahasan dalam forum ini adalah sinkronisasi program pembangunan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pemanfaatan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pihak swasta, diharapkan dapat tercipta pola kerja sama yang efektif untuk mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis, terutama di bidang sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar.
Dalam kesempatan tersebut, Ibu Indri Agus Velawati menyampaikan pentingnya perencanaan yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada kelompok rentan. Dinas Sosial berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mengintegrasikan program sosial yang sejalan dengan visi pembangunan daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Melalui kegiatan FGD ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang partisipatif dan berorientasi hasil. Sinergi yang dibangun antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Kabupaten Grobogan yang sejahtera, maju, dan berdaya saing.
Grobogan, 2 Oktober 2025 – Dinas Sosial Kabupaten Grobogan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) bagi para pengisi data desa. Kegiatan ini berlangsung di Hotel 21 Grobogan dan diikuti oleh seluruh Operator SIKS-NG Desa se-Kabupaten Grobogan.
Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, serta diawali dengan laporan kegiatan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Komisi D DPRD Kabupaten Grobogan, serta narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Grobogan dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan menekankan pentingnya pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan sosial yang efektif. Data SIKS-NG menjadi dasar utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai program bantuan sosial, sehingga kualitas dan validitas data harus senantiasa dijaga melalui peningkatan kapasitas SDM di tingkat desa.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi teknis para operator desa dalam melakukan pembaruan, verifikasi, dan validasi data masyarakat miskin serta penerima bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG.
“Operator desa memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak dalam menjaga keakuratan data sosial. Melalui pelatihan ini, kami berharap para operator semakin terampil dan memahami prosedur pengelolaan data dengan baik, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Ibu Indri.
Para peserta mendapatkan materi dan pendampingan langsung dari para narasumber terkait mekanisme pemutakhiran data, teknik input dan sinkronisasi sistem, serta langkah-langkah verifikasi lapangan sesuai pedoman terbaru dari Kementerian Sosial. Selain itu, sesi diskusi dan tanya jawab juga memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan menemukan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan berharap seluruh operator desa memiliki pemahaman dan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola data kesejahteraan sosial. Penguatan kapasitas ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem penyaluran bantuan sosial yang akurat, efisien, dan tepat manfaat bagi masyarakat Kabupaten Grobogan
Hari ini, Selasa 2 September 2025, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Arahan Menteri Dalam Negeri terkait Perkembangan Situasi Terkini dan Pengendalian Inflasi.
Acara yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Grobogan ini berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan, dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah terkait.
Melalui rapat ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat, serta memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi berjalan efektif di Kabupaten Grobogan.
Jumat (19/9), Bupati Grobogan Bapak Setyo Hadi didampingi Sekretaris Daerah Bapak Anang Armunanto serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M., melaksanakan audiensi dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Gus Ipul.
Pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk membahas tindak lanjut Program Sekolah Rakyat serta usulan penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Grobogan. Kedua isu tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial serta memperluas akses layanan dasar bagi warga, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Grobogan menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Sosial dalam mempercepat implementasi program-program prioritas yang berpihak kepada masyarakat kurang mampu. Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu membuka peluang pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, sehingga tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena kendala ekonomi.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M., turut menegaskan pentingnya penambahan kuota PBI Jaminan Kesehatan sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak. Menurutnya, perlindungan sosial dan akses kesehatan yang merata merupakan pondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang tangguh dan produktif.
Audiensi ini juga menjadi momentum penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Melalui dukungan Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap berbagai program sosial dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Komitmen bersama ini menandai langkah nyata Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menciptakan masyarakat yang berdaya, sejahtera, serta memiliki akses yang luas terhadap pendidikan dan layanan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M., menghadiri pertemuan penting bersama Direktur Pengembangan Metodologi Sensus, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala BPS Kabupaten Grobogan, yang berlangsung di Ruang Wakil Bupati Grobogan pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Pertemuan ini menjadi ajang koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat sinergi dan akurasi data, sebagai landasan penting dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Grobogan.
Melalui kegiatan ini, para pemangku kepentingan berdiskusi mengenai upaya harmonisasi data sektoral, penyempurnaan metodologi pendataan, serta pemanfaatan data terpadu untuk mendukung efektivitas program sosial dan pembangunan daerah.
💡 Kepala Dinas Sosial menegaskan, ketersediaan data yang valid dan berkualitas merupakan fondasi utama dalam memastikan setiap intervensi sosial dan program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, BPS, dan lembaga terkait, diharapkan terwujud satu data Grobogan yang solid — guna mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.